Oleh: Mirodiyatun Resi Nuridayati
Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi momentum penting untuk memperkuat kembali nilai-nilai dasar bangsa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkeadilan, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bagi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, semangat Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa pengelolaan pertanahan tidak hanya berbicara mengenai administrasi dan legalitas tanah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kepastian hukum, serta kemaslahatan masyarakat secara luas. Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, bahkan emosional bagi masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan.
Nilai-nilai Pancasila sejatinya sangat dekat dengan tugas dan fungsi bidang pertanahan. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengajarkan pentingnya pelayanan yang humanis dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Dalam praktiknya, setiap pelayanan pertanahan harus mengedepankan etika, transparansi, dan kepastian bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.
Sementara itu, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi semangat utama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sengketa tanah, tumpang tindih lahan, hingga persoalan administrasi pertanahan sering kali menjadi tantangan yang membutuhkan penyelesaian secara bijaksana dan berkeadilan. Oleh karena itu, aparatur pertanahan dituntut untuk mampu bekerja secara profesional, objektif, dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.
Semangat gotong royong yang menjadi roh Pancasila juga tercermin dalam koordinasi lintas sektor yang selama ini dilakukan Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat gampong, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan pertanahan yang baik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Di era modern saat ini, tantangan birokrasi semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus dihidupkan dalam budaya kerja aparatur sipil negara. Integritas, disiplin, tanggung jawab, dan semangat melayani harus menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Hari Lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bahwa tugas aparatur pemerintah bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe diharapkan terus mampu memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(KA)
Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe
---------------------------------------
.png)