Oleh: Mirodiyatun Resi Nuridayati

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern, termasuk di bidang pertanahan dan tata ruang. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah aplikasi BHUMI, sebuah situs peta interaktif berbasis web yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menyajikan informasi geospasial pertanahan dan tata ruang secara lebih terbuka, mudah diakses, dan akuntabel.

Kehadiran BHUMI merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bidang tanah, batas administrasi, tata ruang, serta berbagai data geospasial lainnya yang telah tersedia secara digital. Kemudahan akses informasi tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat serta akurat.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, aplikasi BHUMI memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pertanahan. Data yang tersedia dapat menjadi referensi dalam proses identifikasi dan inventarisasi tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penanganan sengketa pertanahan, hingga penyusunan kebijakan penataan ruang yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemanfaatan BHUMI juga dapat meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah. Proses verifikasi data pertanahan yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama kini dapat dilakukan dengan dukungan informasi geospasial yang terintegrasi. Hal ini sangat membantu dalam memastikan validitas data, terutama pada kegiatan-kegiatan strategis seperti pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Dari sisi masyarakat, akses terhadap informasi pertanahan yang lebih terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Transparansi data menjadi instrumen penting dalam mencegah kesalahpahaman, mengurangi potensi sengketa, serta memberikan kepastian informasi mengenai objek tanah yang dimiliki atau dikelola masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan BHUMI tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya serta kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital tersebut secara bijak. Oleh karena itu, sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur perlu terus dilakukan agar manfaat aplikasi ini dapat dirasakan secara maksimal.

Pada akhirnya, BHUMI bukan sekadar peta digital, melainkan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, transparan, dan berbasis data. Bagi Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe, pemanfaatan aplikasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik, memberikan kepastian informasi kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe

--------------------------------------------